Pemerintah menargetkan penurunan kemiskinan ekstrem hingga 0% tahun depan, sebagai bagian dari komitmen pemerintah untuk mencapai pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). Namun, Badan Pusat Statistik (BPS) menilai target tersebut sulit dicapai di tengah dampak pandemi dan kenaikan harga BBM.
“Berdasarkan tren data, sepertinya cukup sulit untuk mencapai tingkat kemiskinan 7% tahun depan dan 0% untuk kemiskinan ekstrim,” kata Kepala BPS Margo Yuwono dalam acara Launching Reformasi Birokrasi BPS 2023, Jakarta, Senin (30/1). .
Dia mengatakan, ada beberapa faktor yang menghambat pengentasan kemiskinan ekstrem, salah satunya dampak pandemi dan kenaikan harga BBM bersubsidi pada September lalu. Kenaikan harga BBM memicu kenaikan inflasi sehingga harganya menjadi lebih mahal dan berdampak pada masyarakat.
Angka kemiskinan adalah persentase jumlah penduduk miskin terhadap jumlah penduduk Indonesia. Tren itu sebenarnya sudah menurun selama satu dekade terakhir sebelum pandemi. Angka itu meningkat pada tahun 2020 ketika epidemi melanda dan baru mulai membaik dengan turun kembali menjadi 9,5% tahun lalu.
Jumlah orang sangat miskin sebenarnya terus menurun dalam beberapa tahun terakhir meskipun terjadi pandemi, namun penurunannya melambat. Data BPS menunjukkan angka kemiskinan tahun lalu sebesar 2,04%, turun hanya 0,1 poin persentase dari tahun sebelumnya, lebih rendah dari penurunan 0,14 poin pada 2021.
Penurunan tingkat kemiskinan selama tiga tahun terakhir lebih lambat dibandingkan sebelum epidemi. Pada 2019, angka kemiskinan ekstrem bahkan bisa turun 0,9 poin persentase menjadi 2,7%.
“Kalau kita business as usual, akan cukup sulit mencapai target pemerintah. Tapi kita perlu bekerja untuk mempercepat dan menerapkan tata kelola baru agar kita bisa mencapai target 2024, baik untuk kemiskinan maupun kemiskinan ekstrim,” ujar Margo .
Ia mengatakan perlu mengubah tata kelola data yang lebih baik untuk membantu memetakan masyarakat yang dapat dikategorikan sangat miskin. Salah satu upaya peningkatan data kependudukan adalah melalui program Riset dan Riset yang saat ini sedang dilakukan oleh BPS.
Presiden Joko Widodo sebelumnya meminta para kepala daerah untuk aktif mengentaskan kemiskinan ekstrem. Meski rata-rata nasional terus turun, Jokowi menilai masih ada daerah dengan tingkat kemiskinan ekstrem yang relatif tinggi. Kepala Negara mengimbau seluruh pemerintah daerah untuk mengacu pada data kemiskinan ekstrem di masing-masing daerah dalam menurunkan angka kemiskinan ekstrem tersebut.
“Sebanyak 14 daerah memiliki tingkat kemiskinan ekstrim yang melebihi angka nasional. Saya rasa tidak perlu saya beri tahu intervensi apa yang perlu dilakukan. Semua pemerintah daerah sudah tahu,” kata Jokowi saat pelantikan tahun 2023 di seluruh Indonesia. Rakornas dan Forum Komunikasi Kepala Daerah, Selasa (17/1).