Masa jabatan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo tinggal beberapa bulan lagi dan berakhir pada Mei 2023. Pengamat melihat ada beberapa nama yang berpotensi diajukan Presiden untuk menggantikan Perry, salah satunya Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Katadata.co.id membenarkan kepada tiga anggota Komisi XI DPR RI beberapa hari lalu terkait rencana pemilihan bos baru bank sentral, namun belum ada pembahasan internal. Dihubungi pada Rabu (25/1), Dolfie OFP, Perwakilan Ketua Komisi XI DPR RI, mengatakan pihaknya belum menerima surat presiden (Surpres) terkait usulan nama Gubernur BI yang baru.
Direktur Eksekutif Segara Institute Piter Abdullah mengatakan calon pengganti Perry harus memiliki pemahaman yang baik tentang perekonomian Indonesia. Selain itu, orang nomor satu di BI juga harus memiliki pengalaman baik di bidang keuangan atau bidang lainnya.
Menurut Piter, kemungkinan besar Presiden akan mengajukan nama calon di luar Bank Indonesia seperti sebelumnya. Berdasarkan catatan, beberapa pimpinan BI sebelumnya seperti Boediono hingga Agus Martowardojo memiliki latar belakang yang bukan ‘orang dalam’ BI. Penerus Perry juga harus independen dan tidak terlibat tarik menarik kepentingan politik.
“Saya kira ada nama-nama potensial. Dari luar BI ada Puan Sri Mulyani yang menurut saya berpotensi besar. Dari dalam, selain Pak Perry sendiri ada Pak Doni,” kata Piter saat dihubungi, Kamis (26/1).
Mengutip UU BI, Gubernur BI diangkat untuk masa jabatan lima tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan yang sama sampai satu kali masa jabatan lagi. Karena itu, sebenarnya masih ada kemungkinan Perry akan dicalonkan kembali untuk periode berikutnya.
Namun, Piter melihat potensi pencalonan Sri Mulyani menjadi orang nomor satu di BI cukup besar. “Pak Jokowi sangat dekat dan percaya dengan Sri Mulyani. Sedangkan Sri Mulyani sudah terlalu lama di Kementerian Keuangan,” kata Piter saat dihubungi, Kamis (27/1).
Kepala Departemen Ekonomi Center for Strategic and International Studies (CSIS), Fajar Hirawan, menolak memprediksi nama potensial yang akan diajukan Jokowi untuk posisi bos baru BI itu. Namun, dia menyarankan agar Gubernur BI yang baru menjadi teknokrat yang berkepala dingin dan ramah.
Otoritas moneter juga harus mampu menjaga sinergi yang kondusif dengan otoritas fiskal, seperti yang dilakukan Perry selama ini. Namun, menjaga sinergi tersebut tidak berarti menjamin independensi bank sentral. “Perlu ada yang akomodatif dalam menjaga stabilitas ekonomi negara,” kata Fajar.
Direktur Eksekutif Institute of Economic and Financial Development (INDEF) Tauhid Ahmad juga menolak menyebutkan beberapa calon Gubernur BI baru. Namun, menurut dia, ada tiga kriteria yang harus dipenuhi calon bos BI ke depan.
Pertama, memiliki pengalaman panjang di bidang moneter, keuangan atau perbankan. Kedua, bersikap tegas terhadap independensi bank sentral. Ketiga, memiliki komitmen dan integritas serta kemampuan menjalankan tugas sebagai gubernur bank sentral.
“Harus terbuka tidak hanya calon dari internal BI, kalau dari luar BI tapi memiliki kualifikasi untuk ketiga syarat di atas, menurut saya mereka juga memenuhi syarat,” kata Tauhid, Jumat (27/1).