Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus berupaya meningkatkan inklusi dan literasi keuangan digital bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UKM. Hal ini agar UKM dapat berkontribusi dalam penguatan ekonomi nasional dan kawasan ASEAN.
Kepala Eksekutif Pengawasan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Jasa Keuangan, Friderica Widyasari Dewi mengatakan, OJK akan membangun ekosistem inovasi keuangan digital yang sehat. OJK juga akan memfasilitasi dan memberikan alternatif pembiayaan bagi UKM, dengan mendigitalkan berbagai aktivitas keuangan.
Friderica mengatakan perlu peningkatan kapasitas dan produktivitas usaha UMKM melalui berbagai workshop seperti peningkatan pemasaran dan kapasitas hingga optimalisasi alat digital. Hal ini sangat penting untuk mendorong UKM ke level selanjutnya sekaligus meningkatkan skala usahanya.
“OJK terus mendorong kegiatan pemberian pembiayaan yang mudah dan murah kepada UMKM dengan berbagai program seperti Credit Against Money Relender yang berhasil dilaksanakan di 78 wilayah dan menjangkau hampir 1 juta debitur dengan nilai pembiayaan melebihi Rp 26 triliun,” ujarnya dalam keterangan tertulis. keterangan resmi, Rabu (29/3).
OJK akan mengoptimalkan peran tim percepatan akses keuangan daerah atau TPAKD dan model pembiayaan generik bagi UKM. Ia memastikan peningkatan inklusi keuangan digital harus dibarengi dengan peningkatan literasi keuangan digital dengan tetap memperhatikan aspek perlindungan konsumen.
“OJK berkomitmen untuk terus menjaga keseimbangan antara risiko dan manfaat inovasi teknologi finansial dengan memberikan regulasi yang adil dan proporsional baik bagi pelaku usaha jasa keuangan maupun konsumen,” ujarnya.
Selain itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan UKM di kawasan ASEAN memiliki peran penting dalam perekonomian. UKM mampu menyerap sekitar 35% hingga 97% tenaga kerja. Serta memberikan kontribusi sekitar 35% hingga 69% dari PDB.
Namun di sisi lain, UKM di negara anggota ASEAN atau Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kesulitan akses keuangan atau permodalan, potensi pasar, dan infrastruktur digital.
“UKM merupakan sektor penting bagi kami, sehingga inklusi keuangan bagi UKM menjadi agenda prioritas ekonomi ASEAN,” ujar Sri Mulyani.